Jangan Takut ke TPS, Takutlah Untuk Pergi Bekerja!

Fatwah halal pergi ke TPS dari pemerintah pusat pekan lalu juga sempat membuat saua tergelitik. Pasalnya, pemerintah semakin terlihat kebimbangan dan plin-plannya setelah melakukan tarik ulur kebijakan yang memang secara kesiapan, pasti tidak akan siap karena ini merupaka insiden. Akan tetapi, tak lantas itu menjadi acuan oleh pemerintah, karena seharusnya pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana konsekuensi yang akan diterima dalam setiap keputusan. Tentu saja semua memiliki resiko pada porsinya masing-masing, namun disinilah peran ahli untuk menangani masalah tersebut. Dan "memaksa" masyarakat untuk menyumbangkan suaranya pada pejabata-pejabat daerah, bukanlah keputusan yang tepat. 

Alasan paling pertama dan utama adalah karena pandemi masih belum berakhir, bahkan terus melonjak jumlahnya. Angka-angka yang sudah terpasang di daftar satuan tugas (Satgas) COVID'19 nasional juga mengungkapkan adanya lonjakan yang cukup signifikan pasca pilkada serentak pekan lalu. Dimana, dari petugas KPPS saja sudah 79ribu orang reaktif saat diperiksa menggunakan metode rapid test. 

Hal ini mengejutkan banyak pihak, khususnya Pandemologi yang sudah jauh-jauh hari mengatakan akan banyak orang sakit pasca Pilkada serentak ini. Dan benar, banyak orang yang kemudian tumbang dengan alasan tidak enak badan atau yang lainnya pasca Pilkada serentak tersebut. 

Setelah pemerintah mengeluarkan fatwah pergi ke TPS, Hari ini pemerintah mengeluarkan fatwa tandingan yang menerangkan jika masyarakat harus banyak dirumah, khususnya saat hari libur. Lah?

Disinilah kerancuan dan yang perlu digaris bawahi jika keputusan pemerintah mengadakan pemilihan kemarin seperti memaksa dan bukti terselubung jika pemerintah benar-benar hanya haus akan kekuasaan dan tidak memikirkan nasib rakyatnya.

Bak kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Pemerintah seperti hanya menguras suara rakyat untuk naik ke kursi-kursi jabatan, dan kemudian mengebiri hak-hak masyarakat untuk berlibur ataupun bekerja. Pemerintah menyuruh masyarakat berbondong-bondong ke TPS dan menyuarakan tidak boleh takut pergi ke TPS, namun setelah Pilkada serentak,  pemerintah menyuarakan jika harus takut untuk pergi bekerja dan berlibur, yang akhirnya tempat wisata hanya didominasi oleh wisatawan asing yang juga sama tidak kebal akan virus corona. Dzalim sekali!

Kenapa harus heran akan sikap pemerintah yang dzalim? Bukankah mereka setiap saat begitu? Mulai dari kasus penembakan pemuda FPI yang proses rekonstruksinya masih simpang siur, konser jakarta yang dihadiri pihak pemerintah, hingga kasus kepala daerah yang masih belum terciduk pada kasus kerumunan penyambutan Riziq Shihab di Bandara beberapa pekan lalu yang masih menyisakan tanda tanya besar. Semoga lekas sembuh